Integrasi Jamkesda dalam JKN bagi PBI di Kota Blitar dan Kota Malang

Rukmini Rukmini, Ristrini Ristrini, Tumaji Tumaji

Abstract


The National Health insurance (JKN) appropriate road map is expected in 2016, all Jamkesda for the poor has been integrated in the JKN system. This study aims to investigate the implementation of Jamkesda (District Health Insurance) integration into the National Health Insurance implemented in the city. It was an observational study with a cross-sectional design, carried out in the city of Blitar and Malang in 2015. The respondents were related areas Jamkesda participation in City Health office, Social Services, BPJS and Local Government (Bappeda, BPKAD, Welfare). Data were collected by in-depth interviews, focus group discussions, and secondary data on participation and policy documents. Integration process of membership Jamkesda into the system of JKN for PBI(Recipient of Contribution Subsidy) has been supported by the local regulations in the decree of the Mayors for determination of PBI participants and Cooperation Agreement BPJS withMunicipal Government. Membership ofcentral PBI in Blitar City (25,266 people) and Malang city (106,902), while district PBI in Blitar results integration of Jamkesda (8,508 people) and Malang (20,190 inhabitants). Integration of membership Jamkesda to JKN system for PBI has been implemented by the region in a different ways, both in terms of setting criteria, verification and validation of implementing institutions of the participants, the addition and reduction participant data, distributing the card and premium payment. Some of the constraints experienced by stakeholders in the integration Jamkesda include constraints in the membership management, limited human resourcesand budget, technical verification and system validation poor people and information system BPJS still new. The integration membership Jamkesda to JKN system has been implemented fairly well in accordance with the conditions in their respective areas. It needs a legal basis and Guidelines of Integration Implementation Jamkesda to JKN system, which may be a valid inference thus reducing inaccuracies in the implementation.

 

Abstrak

Sesuai peta jalan JKNdiharapkan pada tahun 2016, semua Jamkesda untuk masyarakat miskin telah terintegrasi dalam sistem JKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan di daerah. Jenis penelitian observasional disain potong lintang, dilaksanakan di Kota Blitar dan Kota Malang tahun 2015. Responden adalah Bidang terkait kepesertaan Jamkesda di Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS dan Pemerintah Daerah (Bappeda, BPKAD, Kesra). Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan data sekunder tentang kepesertaan serta dokumen kebijakan. Integrasi kepesertaan Jamkesda ke sistem JKN bagi PBI didukung oleh regulasi daerah berupa SK Walikota untuk penetapan peserta PBI dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota dan BPJS. Kepesertaaan PBI, di Kota Blitar PBI Pusat (25.266 jiwa) dan Kota Malang (106.902), sedangkan PBI Daerah di Kota Blitar hasil integrasi Jamkesda (8.508 jiwa) dan Kota Malang (20.190 jiwa). Integrasi Jamkesda ke sistem JKN bagi PBI telah dilaksanakan oleh daerah dengan cara yang berbeda, baik dalam aspek penetapan kriteria, institusi pelaksana verifikasi dan validasi peserta, penambahan dan pengurangan data peserta, pendistribusi kartu dan waktu pembayaran premi.Beberapa kendala yang dialami oleh stakeholder terkait dalam integrasi Jamkesda meliputi kendala dalam manajemen kepesertaan, keterbatasan SDM, anggaran, teknis verifikasi validasi masyarakat miskin dan sistem BPJS yang masih baru. Proses integrasi kepersertaan Jamkesda ke sistem JKN telah dilaksanakan cukup baik sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. adanya landasan hukum dan Pedoman Pelaksanaan Integrasi Jamkesda ke sistem JKN, yang dapat menjadi acuan yang benar sehingga mengurangi ketidaktepatan dalam pelaksanaan.



 


Keywords


integration; Jamesda (District Health Insurance ); National Health insurance; The Beneficiaries of National Health insurance (JKN)

References


Aulia, Puti, 2014. Polemik Kebijakan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 8 (2), 93-99.

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, 2015. Kebijakan Penganggaran Daerah Dalam Rangka Percepatan Integrasi Jamkesda ke Dalam JKN. Kementrian Dalam Negeri RI. Disampaikan pada Pertemuan Koordinasi Percepatan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional, tanggal 16 Oktober 2015.

Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2015. Strategi Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Disampaikan pada Pertemuan Koordinasi Percepatan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional, tanggal 16 Oktober 2015.

Fatkhurohman, 2014. 707 Ribu Masyarakat Jatim Tak Masuk Kuota BPJS. Tersedia pada: http://www.suarasurabaya.net/fokus/102/2013/127014-707-Ribu-Masyarakat-Jatim-Tak-Masuk-Kuota-BPJS. [Diakses tanggal 20 Januari 2015].

Gani, A. Dkk, 2008, Laporan Kajian Sistem Pembiayaan Kesehatan di Beberapa Kabupaten dan Kota. Depok Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan dan Analisis Kebijakan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2013. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2013. Perpres RI No. 111 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Perpres RI No. 12 Tahun 2013 Jaminan Kesehatan. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2014. Peraturan Presiden No.74 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2012. Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2013. Peraturan Pemerintah RI, 2013. No. 85 tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri, N0. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2004. UU No. 40 tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2004. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Kemeterian Kesehatan. 2012. Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019. Disusun bersama oleh 9 Kementrian RI, TNI/POLRI, TNP2K sekretariat wakil Presiden, GIZ, AUSAID, ASKES & JAMSOSTEK. Jakarta, Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Malang. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2013. Peraturan Walikota Malang No. 11 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pernyataan Miskin. Malang.

Rachmatarwata, Isa, 2015. Integrasi Jamkesda dengan Jaminan Kesehatan SJSN. Bidang Regulasi dan Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Disampaikan pada Pertemuan Koordinasi Percepatan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional, tanggal 16 Oktober 2015. Jakarta, Kementrian Keuangan RI.

Supriyantoro, 2014. Formulasi Kebijakan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Menuju Universal Health Coverage. Disertasi. Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, Jogjakarta, Fakultas Kedokteran UGM,.

Supriyantoro, Harimat Hendrawan, Savithri, Youth, 2014. Studi Kasus Implementasi Paket Manfaat Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Bulletin Penelitian Sistem Kesehatan, 17 (4), 327 – 336.

Tridarwati, Sri Endang, 2015. Implementasi Integrasi Jamkesda: Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk yang didaftrakan oleh Pemerintah Daerah. Disampaikan pada Pertemuan Koordinasi Percepatan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional, tanggal 16 Oktober 2015.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Buletin Penelitian Sistem Kesehatan (Bulletin of Health System Research, ISSN 1410-2935. e-ISSN 2354-8738) published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Indexed on:

http://ejournal.litbang.depkes.go.id/public/site/images/tanto-hsr-man/doaj_cilik_160

Visitor Number : 

shopify traffic stats
View My Stats

Lisensi Creative Commons

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License..