Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap IPKM dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tapin dan Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

Karlina Karlina, Turniani Laksmiarti, Asep Kusnali

Abstract


The Special Allocation Fund (DAK) by the Government for special health activities is aimed improving access and quality health services equally, one of which is to support the program of improving maternal health and reducing child mortality. Since 2011, more than 50% of districts in South Kalimantan Province receive DAK with an increasing number each year. However, the increase in the amount of DAK disbursed is not yet optimal if it is seen from the ranking of Community Health Development Index (IPKM) of all districts / cities in South Kalimantan Province which decreased at the national level. Based on these problems it is necessary to know the implementation of DAK utilization in the implementation of health development in South Kalimantan Province. The methods of data collection in the form of legislation and other literature in the form of books, scientific journals and other literary data. Empirical data were obtained by confirmation of data and interviews at South Kalimantan Provincial Health Office. The results, DAK allocation in Tapin and Banjar districts both increased at the end of 2015. Unlike the DAK allocation in districtTapin which consistently increases, the allocation of DAK district Banjar tends to be inconsistent. If linked with IPKM in the national level both districts are both experiencing a decrease in rankings, however a considerable decline is experienced by district Banjar. The increase of budget and the addition of the allocation in every year has not changed the development of public health in district Banjar. Recommendations from the results of the study, utilization of DAK funds to date are still limited as an addition to the assets of the region, have not been used as a support health programs, for example for promotive and preventive. The proposed recommendations for DAK funds can be used for the improvement of public health programs

Abstrak

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan Pemerintah untuk kegiatan khusus bidang kesehatan ditujukan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang merata, salah satunya untuk menunjang program peningkatan kesehatan ibu dan menurunkan angka kematian anak. Sejak tahun 2011, lebih dari 50% kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan menerima DAK dengan jumlah yang meningkat setiap tahunnya. Namun, peningkatan jumlah DAK yang digelontorkan tersebut belum optimal jika dilihat dari ranking Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang menurun di tingkat nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu untuk diketahui implementasi pemanfaatan DAK dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan. Studi ini merupakan kajian. Metode pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya berupa buku, jurnal ilmiah dan data kepustakaan lainnya. Data empiris diperoleh dengan konfirmasi data dan wawancara di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Alokasi DAK di Kabupaten Tapin dan Banjar sama-sama mengalami peningkatan di akhir tahun 2015. Berbeda dengan alokasi DAK di Kabupaten Tapin yang konsisten kenaikannya, alokasi DAK Kabupaten Banjar cenderung tidak konsisten. Jika dihubungkan dengan IPKM dalam tingkat nasional kedua kabupaten tersebut sama-sama mengalami penurunan ranking namun, penurunan yang cukup jauh dialami oleh Kabupaten Banjar. Peningkatan anggaran dan penambahan aloksi pada setiap tahun ternyata belum merubah pembangunan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banjar. Rekomendasi dari hasil kajian, pemanfaatan dana DAK sampai saat ini masih terbatas sebagai penambah aset daerah, belum dimanfaatkan sebagai penunjang program kesehatan, misalnya untuk promotif dan preventif. Rekomendasi yang diusulkan agar dana DAK dapat digunakan untuk peningkatan program upaya kesehatan masyarakat



Keywords


Special Allocation Fund; Community Health Developmend Index

References


Atmadja, Arifin P. Soeria. 2010. Laporan Akhir Kompedium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara), Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Bappenas. 2011. White Paper: Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK). Jakarta.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, Perhitungan Alokasi dan Kebijakan Penyaluran DAK Tahun Anggaran 2014. Jakarta.

Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S. Rosen, & Schuyler Tilly. 1994. In-tertemporal analysis of state an local government spending: Theory and test. Journal of Urban Economics. 35: p. 159-174

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb.2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55/2005: Dana Perimbangan Peraturan Menteri Keuangan: Pedoman dan Alokasi DAK. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Kekayaan Negara/ Daerah. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2008. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2009. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20/2009: Pengelolaan Keuangan DAK di daerah. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2011. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 152/MenKes/SK/I/2011 tentang Alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2011. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2012. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2013. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2013. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 84 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2014. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 20013. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2015. Surat Edaran Nomor HK.03.03/Men.Kes/248/2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi (DAK) Tambahan Bidang Kesehatan Pada Angaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Jakarta.

Lede, Joseph Wego.2012.Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi. 1 (12)

Kementerian Keuangan RI. 2015. Modul Pengalokasian Dana Khusus Tahun Anggaran 2015. Jakarta.

Prakosa, Kesit Bambang.2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. 8 (2)

Hidayah, Nurul & Setiyawati, Hari.2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Propinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi. 18(1): p. 45-58

Shah, Anwar. 1997. Balance, Accountability and Responsiveness, Lesson about Decentralization. Washington D.C., World Bank


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Buletin Penelitian Sistem Kesehatan (Bulletin of Health System Research, ISSN 1410-2935. e-ISSN 2354-8738) published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Indexed on:

http://ejournal.litbang.depkes.go.id/public/site/images/tanto-hsr-man/doaj_cilik_160

Visitor Number : 

shopify traffic stats
View My Stats

Lisensi Creative Commons

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License..