Study on Policy Implementation of Alternative Complementary Medicine and the Impact of Licensing of Health Workers Practice Acupuncture

Erry Erry, Andi Leny Susyanty, Raharni Raharni, Rini Sasanti H

Study on Policy Implementation of Alternative Complementary Medicine and the Impact of Licensing of Health Workers Practice Acupuncture

Abstract


ABSTRAK
Latar Belakang: Pelayanan kesehatan komplementer alternatif oleh tenaga kesehatan merupakan salah satu alternatif pengobatan yang dapat berkontribusi meningkatkan derajat kesehatan dan dewasa ini banyak diminati oleh masyarakat. Penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif diatur dalam Permenkes no. 1109 tahun 2007. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi dan dampaknya terhadap perizinan tenaga kesehatan yang melakukan praktek pengobatan komplementer alternatif. Metode:Desain penelitian adalah potong lintang dengan pendekatan kualitatif, di 3 Provinsi yaitu Bali (Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan), Jawa Barat (Kota Bandung dan Kabupaten Bandung) dan Jawa Tengah (Kota Semarang dan Kabupaten Kendal). Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan round table discussion (RTD). Informan penelitian adalah tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan komplementer alternatif, Kepala Bidang
Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta asosiasi atau organisasi profesi. Analisis dan interpretasi data dengan triangulasi dan analisis isi. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa perijinan tenaga kesehatan dalam pengobatan komplementer alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan ditafsirkan berbeda oleh Dinas Kesehatan
Provinsi. Di sebagian provinsi bahkan belum terimplementasikan. Penafsiran Permenkes No. 1109/Menkes/Per/X/2007 pasal 12 ayat 1 tentang persyaratan pendidikan terstruktur ditafsirkan berbeda oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Di samping itu, organisasi profesi dan rekomendasi profesi pada pasal 13 masih belum jelas karena organisasi profesi belum mempunyai kolegium untuk menilai kompetensi anggotanya. Persyaratan perijinan tenaga kesehatan lebih sulit dibandingkan pengobat tradisional. Selain itu, banyak organisasi profesi yang belum diakui secara resmi dan belum memiliki standar kompetensi serta masih ada asosiasi yang belum terakreditasi. Saran:Perlu dilakukan revisi pada Permenkes no. 1076 tahun 2003, sehingga dapat membedakan dengan jelas kompetensi dan kewenangan pengobat tradisional akupuntur dan tenaga kesehatan yang praktek akupuntur. Selain itu masyarakat dapat dengan mudah membedakan mana yang pengobat tradisional dan komplementer alternatif, termasuk kemampuan yang dimiliki keduanya.
Kata kunci:Pengobatan Komplementer Alternatif, dampak perijinan Tenaga kesehatan, praktek akupuntur


ABSTRACT
Background:Alternative complementary health service by health workers is one of the alternative treatment that can contribute to improve the health of adults and is much in demand by the public . Implementation of complementary alternative medicine based on MOH regulation No.1109/MOH/ 2007. Assessment of complementary alternative medicine
policy implementation and its impact on the licensing of health workers was conducted to determine the impact on the implementation and licensing of health workers who practice complementary alternative medicine. Methods:The assessment was based on qualitative approach in 3 provinces: Bali (Denpasar and Tabanan), West Java (Bandung and Bandung District) and Central Java (Semarang and Kendal). The data collected by in depth interview and round table discussion (RTD). Health workers who perform complementary alternative care, SDK Head of Provincial Health Office and District/ City as well as associations or professional organizations as informations resources. Data analysing was done by triangulasi and content analysis. Results:The results shown MOH regulation no. 1109 in the year 2007, interpreted differently by provincial
Health Office. In the most provinces have not even been implemented. The professional organizations did not have any college to assess the competence of its members, health personnel licensing requirements more difficult than traditional healers. In addition, many professional organizations which have not been officially recognized standards of competence and have not had, and still there are associations that have not been accredited. So that the recommendations given in the framework of the licensing of health workers accountable difficult. Recomendation: Minister Regulation No. 1076 of 2003 needs to be revised to be able to distinguish clearly the competence and authority of traditional healers and health workers who practice acupuncture. In addition, people can easily distinguish the difference between traditional healer and complementary alternatives, including the capabilities of both.
Key words: Alternative Complementary Medicine, Impact of health workers licensing, practice of acupuncture

Keywords


Alternative Complementary Medicine; Impact of health workers licensing; practice of acupuncture

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Buletin Penelitian Sistem Kesehatan (Bulletin of Health System Research, ISSN 1410-2935. e-ISSN 2354-8738) published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Indexed on:

http://ejournal.litbang.depkes.go.id/public/site/images/tanto-hsr-man/doaj_cilik_160

Visitor Number : 

shopify traffic stats
View My Stats

Lisensi Creative Commons

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License..