STUDI KUALITATIF PELAYANAN KESEHATAN UNTUK KELOMPOK ADAT TERPENCIL (KAT) DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Ratih Ariningrum, Noor Edi Widya Sukoco

Abstract


ABSTRACT

Background: The Government has some intentions to increase the social welfare of Remote Indigenous Communities.

Firstly, prevented the disintegration of social vulnerability Secondly, protected from economic and social exploitation. Finally, ensuring the rights and obligations as othercitizens outside the Remote Indigenous Communities. The research objectives are to know the operational policies which is applied to improve health services to Remote Indigenous Communities in Mentawai IsIan ds District; to determine targets and priorities of health programs for Remote Indigenous Communities; to determine the pattern of empowerment in health to Remote Indigenous Communities; to determine the constraints in carrying out the pattern of empowerment in health to Remote Indigenous Communities; to determine the mechanism of cooperation with relevant inter-sector; to determine patterns of health services to Remote Indigenous Communities. Methods: The research, which was designed as across-sectional, conducted in April-November 2009. The research was implemented in the Sub-District of North Siberut and South Siberut, Mentawai IsIan ds District. In each sub-disrict which was selected purposively, has 4 villages research area with criteria coastal habitat. Data were collected through in-depth interviews of several informants, namely Director of Remote Indigenous Communities (Ministry of Social Affairs); Head of Sub Directorate of the backward area, borderland, and the island; Head of District Health Office of the Mentawai Islands; Head of Social Services of the Mentawai Islands District; Head of North Siberut and South Siberut Sub Districts; Head of Community Health Center of North Siberut and South Siberut; midwifes of North Siberut and South Siberut; Head of selected villages; and one who responsible of auxiliary community health center. Results: The results shown as follow: firstly, operation al policies in remote areas are the same as non remote areas, but non remote areas receive more attention; secondly, health program priority is malaria eradication, patients treatment, immunization, monthly weighing (in posyandu), health and sanitazion, diarrhea, check up and services for pregnant women, expanding of auxiliary community health center programs, maternal and child health, mother delivery, treatment baby and children under five years, clean and safe drinking water; thirdly, most comm on diseases that encountered in Remote Indigenous Communities are fever, malaria, gastritis, diarrhea, headache, chikungunya, acute respiratory infection. Conclusion: Indeed, health services of the Remote Indigenous Communities have specificity in the Mentawai IsIan ds District. First of all, mapping problem is conducted by community health center. Then, the constraints are frequent earthquakes, bad weather, transportation, difficulty to carry out activities based on community empowerment. Finally, there are several NGOs working with government agencies. Suggestions, ln addition to fulfil! human resources needs for short term objective, health care should pay attention at posyandu program and other related activities.

Key words: remote indigenous communities, mentawai isIands

ABSTRAK

Latar Belakang: Pemerintah perlu melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial untuk KAT supaya KAT tercegah dari kerentanan disintegrasi sosial, terlindungi dari eksploitasi sosial dan ekonomi, terjaminnya hak dan terlaksananya kewajiban warga KAT sebagaimana yang seharusnya diberikan dan dilaksanakan oleh seperti warga negara lainnya di luar KA T. Tujuan penelitian adalah mengetahui kebijakan operasional yang diterapkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada KAT di Kab. Kepulauan Mentawai, menetapkan program prioritas dan target program kesehatan bagi KAT,

mengetahui pembentukan peta masalah kesehatan, menentukan jalannya pola pemberdayaan KAT di bidang kesehatan, menentukan kendala yang dihadapi dalam menjalankan pola pemberdayaan KAT di bidang kesehatan, menentukan mekanisme kerjasama dengan instansi lain yang terkait, dan menentukan pola pelayanan kesehatan KAT Metode:

Penelitian dilaksanakan pada Bulan April-November 2009 secara cross sectional. Lokasi penelitian di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat, di 2 (dua) Kecamatan yang dipilih secara purpasif dan 8 (delapan) desa, 4 desa di kecamatan Siberut Utara dan 4 desa di kecamatan Siberut Selatan dengan lokasi dan kriteria inklusi habitat pinggiran pantai. Informasi didapatkan dengan wawancara mendalam (indepth interview) terhadap Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kementerian Sosial), Kasubdit Pengembangan DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan), Kadinkes Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kadinsas Kabupaten Kepulauan Mentawai, Camat Siberut Utara dan Siberut Selatan, Kepala Puskesmas Siberut Utara dan Muara Siberut (Siberut Selatan), Bidan Puskesmas Siberut Utara dan Muara Siberut (Siberut Selatan), Kepala desa di desa-desa yang terpilih sebagai sampel, dan penanggung jawab pustu atau polindes yang terpilih sebagai lokasi sampel. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: pertama, kebijakan operasional secara umum sama untuk daerah terpencil maupun daerah tidak terpencil, tapi yang diutamakan daerah terpencil; kedua, prioritas program kesehatan adalah pemberantasan malaria, pengobatan pasien, imunisasi, penimbangan bulanan (di posyandu), kesehatan dan sanitasi, diare, pelayanan kesehatan dan pemeriksaan bagi ibu hamil, ibu bersalin, pengobatan bayi dan balita, kebersihan air minum; ketiga, penyakit yang banyak diderita komunitas adat terpencil adalah demam, malaria, gastritis, diare, sakit kepala, ngilu tulang, dan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Kesimpulan: Pelayanan kesehatan komunitas adat terpencil mempunyai kekhususan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pertama, pemetaan masalah dilakukan oleh puskesmas. Kemudian, kendala yang dihadapi adalah seringnya kejadian gempa, cuaca buruk, kendala transportasi, sulit melaksanakan kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Terakhir, ada beberapa bentuk kerjasama dengan instansi pemerintah maupun LSM. Kesimpulan: Pemenuhan SDM dan peralatan, baik kuantitas maupun kualitas sangat diperlukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dalam jangka pendek. Untukjangka panjang, perlu diperhatikan mengenai pengembangan fungsi posyandu dan polindes, serta penanganan kasus rujukan. Selain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk tujuan jangka pendek, perawatan kesehatan harus memperhatikan pada program posyandu dan kegiatan lainnya yang terkait.

Key words: Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kepulauan Mentawai

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.



Buletin Penelitian Sistem Kesehatan (Bulletin of Health System Research, ISSN 1410-2935) published by National Institute of Health Research and Development, Ministry of Health of Republic of Indonesia 
Indexed on: